PESSEL- kelangkaan bersubsidi sepertinya sudah menjadi momok menakutkan bagi kalangan petani di negri ini, seperti halnya yang terjadi di sejumlah kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan, tepat nya di desa kecamatan Bayang, kecamatan IV Jurai, kecamatan Linggo Sari Baganti dan kecamatan, dan kecamatan Pancung Soal. Langkanya pupuk bersubsidi pada musim tanam.
Menurut keterangan Wandi petani asal Pancung Soal mengungkapkan ” Sudah beberapa bulan ini kelangkaan pupuk ” sedangkan harga pupuk
Nonton subsidi di toko pertanian sudah tak masuk akal lagi, mau tidak mau petani tetap membeli pupuk untuk tanamanya dengan harga pun cukup tinggi untuk satu paket pupuk, Ungkapnya kepada media, pada hari Selasa, (15/2/2022).
Dengan adanya kasus ini,Samingun (petani) berharap pemerintah segera memberi solusi bagi petani Dan mempermudah pembelian pupuk bersubsidi Dan segera mengatasi kelangkaan pupuk pada musim tanam tiba.
Wandi, juga menambahkan, “Saya sebagai petani , berharap pemerintah melihat atau mendengarkan keluhan kami, biarpun harga pupuk berapa saja petani tetap membeli asalkan ada pupuk nya tersedia, sedangkan mayoritas petani di sini menggarap lahan perhutani.
Hal sama juga dikeluhkan Iyan (40) salah seorang petani sawit di wilayah setempat mengeluhkan dampak dari kenaikan harga pupuk. Padahal tananan sawit dan padi memerlukan perawatan.
Selain kenaikan harga pupuk nonsubsidi, dia menambahkan, pendapatan petani juga tergerus oleh naiknya biaya buruh tani dan juga pestisida yang sebagian besar masih digunakan oleh petani konvensional.
” Sekali lagi kita berharap dan memintak pada pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan kepada para petani untuk dapat mengakses pupuk dengab harga murah saat musim tanam tiba, ” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian, kabupaten Pesisir Selatan Madrianto ketika dihubungi menegaskan bahwa masalah kelangkaan pupuk di wilayahnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen. Buka saja menjadi kewenangan KP3, kabupaten Pesisir Selatan semata.
Dikatakan Madrianto, kelangkaan pupuk di bawah disebabkan kuota RDKK yang merupakan salah persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain ( penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi, tidak mencukupi kota yang hanya 60 %.
” Kita dari dinas Pertanian, kabupaten Pesisir Selatan tetap akan melakukan evaluasi melalui tim KP3 yang akan kita bentuk,” tegas Kadis Pertanian, Pesisir Selatan.
Untuk menjawab kelangkaan pupuk, Kepala Dinas Pertanian, kabupaten Pesisir Selatan mengajak peran aktif masyakarat, dan petani berani melaporkan jika ada permainan harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga het telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah Pesisir Selatan melalui dinas Pertanian akan melakukan kajian variabel, untuk menjamin ketersedian pupuk di kabupaten Pesisir Selatan, tutupnya. ( Rk)