Gugatan Mantan Bupati Pessel Hendrajoni SK Mendagri, PTUN Tolak

Pessel, Lintaspenjuru.com –¬†Gugatan banding mantan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni atas Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri yang mengesahkan pengangkatan kepala daerah pemenang Pilkada Sumatera Barat 2020. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tolak gugatan.

Awalnya mantan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat periode 2015-2020 itu bersurat pada Mendagri terkait jabatan Bupati Rusma Yul Anwar dan Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, namun tidak dijawab Mendagri.

Bacaan Lainnya

Tak puas karena tidak ada jawaban dari Mendagri, Hendrajoni pada 8 November 2021 melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat keberatan ke Presiden Joko Widodo, tapi juga tidak mendapat jawaban.

Kemudian 21 Desember 2021 menggugat SK Mendagri nomor 131.13-360 tahun 2021, perubahan atas Keputusan Mendagri nomor 131.13-301 tahun 2021 terkait Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Sebab pada angka 11 Keputusan Mendagri itu terdapat nama pasangan bupati-wakil bupati terpilih periode 2021-2024 hasil Pilkada serentak 2020 Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah periode.

Dalam surat pemberitahuan putusan banding nomor 164/B/2022/PT.TUN JKT pengadilan juga menghukum pembanding untuk membayar perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp250 ribu.

” Pengadilan banding menguatkan putusan PTUN Jakarta nomor 287/G/2021/PTUN.JKT tanggal 25 Mei 2022,” ungkap Jurusita Pengganti PTUN Jakarta Bagus Nur Hadiwidjoyo di Jakarta.

Gugatan Hendrajoni dinilai kurang pihak . Surat Keputusan Mendagri itu bukan berdiri sendiri, namun tindak lanjut Surat Gubernur Sumatera Barat nomor 131/101/Pem-2021 pada 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan hasil Pilkada 2020.

Kemudian dijadikan pertimbangan dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara in litis merupakan tindak lanjut. Oleh karena itu dapat dipahami, Keputusan yang dibuatnya hanya bersifat Pengesahan/Deklaratif.

Karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai gugatan Hendrajoni kabur dan tidak relevan lagi, karena Mahkama Agung telah memutus bebas Rusma Yul Anwar dan pelaksanaan Pilkada pun telah sesuai ketentuan. (G)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *