Masyarakat Berharap, Bantuan Sosial dibagikan Tepat Sasaran dan Merata di Pessel

Pessel, Lintaspenjuru.com –¬†Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, menyiapkan kompensasi pengalihan subsidi harga BBM dengan mengalokasikan dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ada di APBD.

Berdasarkan data, di Kabupaten Pesisir Selatan kurang lebih ada 37.727 keluarga penerima manfaat (KPM). Akan, menerima bantuan sosial (Bansos) pengalihan subsidi harga BBM.

Bacaan Lainnya

Sedangkan data Dinas Sosial Provinsi Sumetera Barat total penerima bantuan sosial akibat pengalihan subsidi harga BBM di Sumatera Barat tercatat sebanyak 320.342 keluarga kurang mampu.

Tentu pengalihan subsidi harga BBM memberikan dampak pada masyarakat ekonomi kecil, nelayan, pedagang, begitu pun bagi para pelaku sektor UMKM kecil. Khususnya ekonomi kecil dan masyarakat kurang tidak mampu di pelosok nagari, ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

” Guna meredam dampak pengalihan subsidi harga BBM, pemerintah pusat telah menyiapkan Rp. 24.17 Triliun dari APBN untuk 20,65 juta kelompok masyarakat kurang mampu, ” Sampai Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan, Kabupaten Pesisir Selatan, Wendra Rovikto, pada awak media beberapa hari yang lalu.

Ditegaskan kembali Wendra, data didapatkan kurang lebih ada 37.727 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan tersebut dibagikan selama empat tahap dengan besaran Rp150 ribu setiap tahapnya. Kemudian memberi subsidi upah senilai Rp600 ribu bagi 16 juta pekerja dengan kriteria upah maksimal Rp3,5 juta, terang nya.

Pengantian pengalihan subsidi harga BBM tersebut mendapat kan tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Iyan pedagang kaki lima (PKL) di Carocok Painan, berharap bantuan nantinya disalurkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah daerah, Pesisir Selatan bisa menjangkau juga bagi para pedagang kecil.

“Kita berharap bantuan sosial nantinya bisa merata, dan tidak ada ketimpangan dalam penerima bantuan tersebut, ” ucap Iyan.

Hal sama juga diungkapkan Dedet salah seorang neyalan tradisional di Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengeluhkan kenaikan harga subsidi BBM.

Sebagai nelayan tradisional dirinya cukup merasakan dampak dari hal itu. Melalui dinas terkait di Kabupaten Pesisir Selatan berharap bisa melakukan pendataan pada nelayan – nelayan tradisional, ikut terdampak pengalihan subsidi harga BBM tersebut.

Ketua Umum HMI Cabang Pesisir Selatan Bujang Duo Bale saat dihubungi menegaskan bahwa atas nama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pesisir Selatan menolak keras atas kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat.

” Kenaikan BBM secara dampaknya akan berefek terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memicu pergolakan ekonomi. Apalagi pandemi Covid-19 belum selesai, ” ungkap Bujang.

Terkait pengalihan subsidi harga BBM, Ketua Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Pesisir Selatan, Mario Rosy berharap pada pemerintah daerah setempat, melalui dinas terkait harus mengetahui terlebih dahulu indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Indeks – P1) merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin. Karena, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Lebih lanjut Mario, sedangkan indeks keparahan kemiskinan ( Property Severity Indeks – P2) bisa memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

” PJKIP Pessel mendorong pada dinas terkait benar – benar bisa melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan x agar tidak terjadi ketimpangan saat pembagian bansos ataupun namanya, ” tekuknya.

Penolakan juga disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Pessel Feby Rifli, Fraksi PKS DPRD Pessel menolak atas kenaikan BBM bersubsidi.

Feby menuturkan, kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat yang lalu sangat memberikan dampak pada masyarakat kecil, kurang mampu dan tidak mampu.

” Fraksi PKS DPRD Pessel mendukung rekan – rekan Fraksi PKS di DPR RI berjuang, untuk menolak kenaikan BBM, ” akhirnya. (G)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *